IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSPORTASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG

Abstract

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan transportasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mobilitas perkotaan yang aman, terjangkau, andal, dan terintegrasi, sementara penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, keterbatasan jangkauan layanan, serta belum optimalnya integrasi antarmoda masih menjadi tantangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen. Data diperoleh dari regulasi nasional dan daerah, dokumen pemerintah, publikasi ilmiah, serta kajian terdahulu mengenai Transmusi, layanan Buy The Service, angkutan pengumpan, dan integrasi transportasi publik di Palembang. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menautkannya dengan dimensi kualitas pelayanan publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang telah menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan transportasi melalui pengoperasian serta penataan layanan bus perkotaan, koordinasi rute, pengembangan feeder, pengelolaan halte dan simpul transportasi, serta pengendalian lalu lintas. Namun, kualitas layanan belum sepenuhnya optimal karena jaringan antarmoda belum terintegrasi secara menyeluruh, kepastian jadwal dan informasi perjalanan perlu diperkuat, jangkauan halte belum merata, serta kebutuhan layanan bagi kelompok rentan dan pengguna first-mile/last-mile masih besar. Hambatan implementasi terutama berkaitan dengan kapasitas sumber daya, koordinasi lintas lembaga dan operator, pembiayaan keberlanjutan, serta perubahan perilaku masyarakat. Artikel menyimpulkan bahwa pengelolaan transportasi publik perlu bergeser dari pendekatan pengoperasian moda secara terpisah menuju tata kelola layanan terintegrasi berbasis jaringan, standar pelayanan, data, dan pengalaman pengguna.