ANALISIS KINERJA BAGIAN MEDIA KOMUNIKASI MASYARAKAT PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALEMBANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja fungsi media komunikasi masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, terutama dalam penyediaan informasi pu- blik, edukasi pencegahan kebakaran, komunikasi kedaruratan, dan dukungan terhadap respons layan- an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan analisis konten digital. Sumber data meliputi regulasi nasional dan daerah, dokumen kinerja pemerintah da- erah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta konten pada laman resmi damkar- mat.palembang.go.id. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pengelompokan bukti berdasarkan dimensi kinerja komunikasi, perbandingan dengan literatur komunikasi sektor publik, dan triangulasi antar-sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi komunikasi telah didukung oleh mandat kelembagaan yang jelas, ketersediaan kanal informasi dan layanan darurat, publikasi kegiatan, eduka- si masyarakat, serta integrasi informasi dengan pelaksanaan layanan pemadaman dan penyelamatan. Capaian kinerja organisasi tahun 2024 juga menunjukkan kinerja tinggi pada sasaran layanan dan akuntabilitas. Namun, bukti digital memperlihatkan bahwa evaluasi kinerja komunikasi masih lebih dominan pada keluaran informasi dibandingkan ukuran hasil seperti jangkauan, keterlibatan warga, kecepatan respons kanal digital, perubahan pengetahuan masyarakat, dan konversi pesan pencegahan menjadi perilaku kesiapsiagaan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kinerja media komunika- si masyarakat perlu diarahkan pada pengelolaan berbasis indikator, komunikasi dua arah, konsistensi konten risiko, integrasi data lintas kanal, dan evaluasi keterlibatan publik. Temuan ini memberikan kerangka praktis untuk menilai fungsi komunikasi pada organisasi layanan kedaruratan pemerintah daerah tanpa memisahkannya dari kinerja pelayanan dasar.