STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Kedungsari, yang dicirikan oleh keterbatasan akses modal, rendahnya posisi tawar petani, dan lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi perencanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedungsari serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model perencanaan strategis Bryson (2011), konsep perencanaan Terry (2006) dan Siagian (2014), serta analisis SWOT Rangkuti (2016) yang diintegrasikan dengan prinsip good governance UNDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kedungsari dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat secara partisipatif melalui musyawarah desa; (2) penetapan tujuan dan sasaran program yang terukur; (3) alokasi sumber daya manusia, finansial, dan material; serta (4) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang. Analisis SWOT mengungkap kekuatan utama berupa dukungan regulasi yang kuat, komitmen pemerintah desa, potensi sumber daya pertanian, dan modal sosial gotong royong masyarakat. Peluang eksternal yang tersedia meliputi dukungan kebijakan nasional, Dana Desa, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya permintaan produk lokal. Di sisi lain, kelemahan yang ditemukan meliputi rendahnya kapasitas SDM pengelola, keterbatasan modal awal, rendahnya literasi keuangan anggota, dan lemahnya sistem administrasi. Ancaman yang perlu diantisipasi antara lain persaingan dengan rentenir, fluktuasi harga komoditas, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, dan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan meliputi kepemimpinan transformatif kepala desa, modal sosial masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas SDM dan modal serta warisan skeptisisme masyarakat terhadap lembaga koperasi.