Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial
PUBLICIO: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Panca Marga. Jurnal ini menjadi media publikasi dan diseminasi hasil penelitian, kajian konseptual, studi kasus, serta telaah kritis dalam bidang ilmu politik, administrasi publik, kebijakan publik, pemerintahan, pembangunan, dan ilmu sosial. PUBLICIO bertujuan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat tradisi akademik, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti melalui publikasi karya ilmiah yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan dinamika masyarakat, pemerintahan, serta pembangunan di tingkat lokal, nasional, maupun global. Jurnal ini menerima kontribusi dari akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa pascasarjana, dan pembuat kebijakan yang memiliki perhatian terhadap isu-isu politik, tata kelola pemerintahan, administrasi publik, dan perubahan sosial. Journal Title PUBLICIO: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Publisher Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Panca Marga Language Bahasa Indonesia Frequency dua kali setahun (Januari and Juli) ISSN E-ISSN: 2656-0305 DOI Prefix 10.51747/publicio Review Process Double-Blind Peer Review Access Type Open Access OAI https://e-journal.upm.ac.id/index.php/publicio/oai Editor-in-Chief Mahfudz Jaelani, S.AP.,M.AP License CC BY-SA 4.0 Indexing Google Scholar, Crossref, Garuda, Dimensions, Scilit, Semantic Scholar
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Panca Marga Jl. Yos Sudarso No. 107, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPOR BARANG MELALUI FASILITAS ASEAN-INDIA DI KPPBC PALEMBANG
Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan impor barang melalui fasilitas ASEAN-India di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Palembang. Kajian berfokus pada penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat, pemeriksa, pelaksana, serta pengguna jasa. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik karena standar layanan dipahami oleh pelaksana, komunikasi internal dan koordinasi dengan pengguna jasa relatif berjalan, SOP digunakan sebagai pedoman, dan pembagian wewenang telah ditetapkan. Namun, keterbatasan analis penerimaan, kebutuhan petugas khusus bea masuk impor, serta jangkauan sosialisasi digital yang belum merata menyebabkan implementasi belum optimal. Artikel merekomendasikan penguatan kompetensi petugas, perencanaan kebutuhan jabatan, sosialisasi digital yang tersegmentasi, dan evaluasi berkala atas kualitas dokumen serta potensi penerimaan negara.
Copyright (c) 2021 Yudha Saputra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG
Penelitian ini menganalisis efektivitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan desain survei. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi; kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, serta interpretasi naratif terhadap kondisi operasional layanan. Efektivitas dianalisis menggunakan kerangka Richard M. Steers yang meliputi ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, serta kebijakan dan praktik manajemen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa SIAK berada pada kategori baik dengan rata-rata 33,85 atau 4,23. Sarana dan prasarana nyaman di dinas dan UPTD menjadi indikator dengan nilai validitas tertinggi (0,765), diikuti keberadaan instansi pelaksana/UPTD (0,738) dan keterampilan operator (0,735). Pembagian zonasi UPTD memiliki nilai validitas terendah (0,626), sehingga memerlukan evaluasi perencanaan, pemerataan sarana, dan penyesuaian beban kerja. Studi ini merekomendasikan penguatan jaringan dan perangkat, pelatihan operator yang berkelanjutan, pengelolaan zonasi berbasis kebutuhan layanan, serta evaluasi manajemen yang terukur untuk memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
Copyright (c) 2021 Widha violetta, rputra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Amerika Serikat dalam Menjaga Eksistensi Pasar Global melalui Perusahaan Coca-Cola (Kapitalisme : Coca Colonization)
Perekonomian internasional tentu tidak terlepas dari perekonomian Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dalam kerangka Neoliberalisme, ekonomi tidak bisa lepas dari intervensi negara. Negara dapat melakukan berbagai kebijakan dengan tujuan dapat mencapai kepentingan nasional dan keuntungan semaksimal mungkin. Tulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh upaya Amerika Serikat membangun Coca Colonization dalam sudut pandang paradigma ekonomi kapitalisme dan neoliberalisme. Coca-Cola sendiri merupakan minuman yang berasal dari Amerika di mana sudah ada sejak tahun 1886 dan menjadi minuman bersoda nomor satu di dunia. Eksistensi Coca-Cola sendiri sudah ada pada saat masa Perang Dunia, dimana Coca-Cola ini datang bersama dengan kehadiran pasukan Amerika Serikat dan sudah ada 60 pabrik bottling Coca-Cola di seluruh dunia yang mulai dibangun pada saat ada operasi militer Amerika. Coca-Cola dianggap sebagai budaya Amerika dan menjadi duta tidak resmi gaya hidup masyarakat Amerika sendiri. Menggunakan studi kepustakaan melalui beragam berita, dokumentasi, jurnal ilmiah maka penelitian ini menghasilkan upaya Amerika Serikat meliputi membangun nation branding. Nation branding ini sangat kuat sehingga produk lokal sulit untuk lepas dari pengaruh kolonialisme produk yang ditanamkan oleh Amerika Serikat secara global.
Copyright (c) 2026 Resitaka Aulia Murti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KAJIAN TEORETIS PENDIDIKAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBELAJARAN DI SEKOLAH
Administrasi publik sebagai disiplin ilmu terus mengalami perluasan ruang lingkup seiring dengan perubahan relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan ruang lingkup teori administrasi publik dengan menelusuri pergeseran paradigma dari Administrasi Publik Klasik (Old Public Administration), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), hingga New Public Governance (NPG) serta tata kelola digital (digital governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran dan analisis literatur akademik yang terbit dalam rentang tahun 2015 hingga 2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa ruang lingkup administrasi publik saat ini tidak lagi terbatas pada organisasi dan manajemen birokrasi semata, tetapi telah meluas mencakup jejaring kebijakan, kolaborasi lintas sektor, partisipasi warga, etika penyelenggaraan negara, dan transformasi digital layanan publik. Paradigma NPS dan NPG dinilai lebih relevan dengan konteks pelayanan publik kontemporer karena menempatkan warga negara sebagai mitra, bukan sekadar klien atau pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori administrasi publik bersifat multiparadigma dan terus berkembang secara dinamis mengikuti kompleksitas persoalan publik, sehingga pemahaman yang komprehensif atas ruang lingkupnya menjadi penting bagi akademisi maupun praktisi pemerintahan
Copyright (c) 2026 Ani Anjarwati, disyuniandri, mfahmi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STREET COFFEE SEBAGAI INKUBATOR CIVIC SPACE: STUDI FENOMENOLOGI TENTANG PEMBENTUKAN RUANG DEMOKRASI WARGA NEGARA
Perkembangan street coffee di berbagai daerah menunjukkan bahwa ruang-ruang informal tidak hanya berfungsi sebagai tempat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang pembentukan kewargaan, meskipun di sisi lain memunculkan kontestasi dalam pemanfaatan ruang publik. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis street coffee membentuk civic space melalui pengalaman hidup pelaku dan penggunanya serta mengembangkan konsep street coffee sebagai inkubator civic space. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami lived experiences pengunjung, pengelola, dan komunitas yang beraktivitas di street coffee. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara pada lokasi street coffee di Kabupaten Kudus, Kota Semarang, dan Kabupaten Kebumen, kemudian dianalisis secara fenomenologis melalui proses pengodean, identifikasi tema-tema esensial, dan interpretasi makna pengalaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa street coffee membentuk ruang sosial yang mempertemukan warga negara dari berbagai latar belakang untuk membangun dialog, kepercayaan sosial, dan relasi kewargaan melalui interaksi keseharian. Di sisi lain, pemanfaatan trotoar dan ruang publik menghadirkan paradoks antara fungsi street coffee sebagai ruang interaksi warga dengan tuntutan menjaga hak pejalan kaki dan ketertiban kota, sehingga civic space dipahami sebagai ruang negosiasi berbagai kepentingan sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep street coffee sebagai inkubator civic space yang terdiri atas lima tahapan, yaitu 1) perjumpaan sosial, 2) dialog keseharian, 3) pembentukan kepercayaan sosial, 4) negosiasi ruang publik, dan 5) praktik kewargaan. Kesimpulan penelitian ini yaitu street coffee merupakan ruang pembelajaran demokrasi sehari-hari yang memungkinkan tumbuhnya praktik kewargaan melalui interaksi sosial yang berlangsung secara alami. Implikasi penelitian ini adalah perlunya pendekatan tata kelola ruang publik yang kolaboratif dan partisipatif agar fungsi ekonomi, sosial, dan kewargaan street coffee dapat berkembang secara seimbang serta menjadi bagian dari penguatan masyarakat sipil dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civic Space, Demokrasi, Kebijakan Publik, Pendidikan Kewarganegaraan, Street Coffee
Copyright (c) 2026 giri harto wiratomo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIKECAMATAN PRABUMULIH SELATAN KOTA PRABUMULIH
Penelitian ini bertujuan menganalisis gaya kepemimpinan Camat dan keterkaitannya dengan kinerja pegawai di Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan partisipatif lebih dominan dibandingkan gaya otoriter dan delegatif. Pelibatan pegawai dalam rapat, koordinasi kegiatan, dan penyelesaian masalah mendorong keterbukaan komunikasi, pemahaman tugas, serta rasa memiliki terhadap keputusan organisasi. Praktik delegasi juga diterapkan secara selektif kepada pegawai yang dinilai mampu dan dapat dipercaya. Hambatan kinerja ditemukan pada variasi pendidikan, keterampilan teknis, disiplin, serta belum optimalnya mekanisme penghargaan dan evaluasi. Penelitian merekomendasikan penguatan pelatihan, penugasan berbasis kompetensi, evaluasi kinerja berkala, dan sistem penghargaan yang adil agar kepemimpinan partisipatif berkontribusi lebih kuat terhadap kualitas pelayanan publik kecamatan.
Copyright (c) 2021 Sokarno Sokarno, Yoyok Hendarso, Ignasius Hendrasmo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
Penelitian ini menganalisis peran Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis diarahkan pada empat dimensi peran: kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Hasil menunjukkan bahwa Ditreskrimum menjalankan peran melalui penanganan perkara, koordinasi operasional, penguatan kemampuan personel, serta komunikasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Pelaksanaan tersebut didukung oleh SOP, kualitas personel, dan kerja sama tim. Hambatan utama ialah keterbatasan jumlah personel ketika beban penanganan perkara meningkat dan personel juga harus mendukung tugas penegakan protokol kesehatan pada masa penelitian. Penguatan kapasitas personel, pengelolaan beban kerja, dan kolaborasi preventif berbasis masyarakat diperlukan agar penanggulangan pencurian dengan kekerasan lebih responsif, terukur, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Dr Novita Wulandari, Ridho Subhan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penelitian ini mencoba melakukan riset pengembangan kapasitas UKM pada pemerintah daerah yang baik pada klaster ekonomi gula merah di Jawa Timur, khususnya di industri gula merah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Latar belakang pengembangan kapasitas UKM dalam kasus pemerintah daerah yang baik klaster ekonomi akan dapat meningkatkan kapasitas bisnis ekonomi jika dilakukan secara sinergis dan tidak hanya mendukung pengembangan daerah yang memiliki bisnis serupa, tetapi juga sinergi dalam upaya kelembagaan untuk bekerja bersama untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh bisnis ekonomi di kawasan bisnis ekonomi tertentu. Koperasi dianggap sebagai solusi bagi koperasi, masalah-masalah perusahaan ekonomi yang tadinya dihadapi sendiri atau dalam kelompok kecil akan mudah jika dihadapi dan dipecahkan bersama dalam bentuk perusahaan ekonomi koperasi yang secara bersama-sama didirikan oleh pengusaha kecil di klaster ekonomi UKM gula merah. Sebagai studi eksplorasi dengan pendekatan kualitatif yang berguna untuk menjelaskan hubungan timbal balik, mengatur perubahan, membandingkannya, dan menilai efektivitas suatu kebijakan atau program. Output dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas penelitian UKM. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi klaster di Jawa Timur, terutama pada klaster ekonomi gula merah dan kemudian dijadikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk pemberdayaan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi.
Copyright (c) 2026 Rizca Yurike Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MODEL PEMBELAJARAN PEMBENTUKANPERILAKU MORAL PADA ANAK KELOMPOK BERMAIN
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran pembentukan perilaku moral anak melalui pembiasaan di kelompok bermain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan melaksanakan uji terbatas di lapangan dengan menggunakan desain eksperimen one group pretest-posttest design, tanpa kelas kontrol. Sedangkan pengujian secara lebih luas dilaksanakan dengan desain eksperimen yang sama tetapi menggunakan kelas kontrol. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik statistik uji t. Temuan penelitian yang tergambar pada uji secara terbatas maupun uji secara lebih luas menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran yang dirancang efektif secara signifikan dalam pembentukan perilaku moral kesehatan anak melalui pembiasaan yang meliputi pengembangan moral, nilai-nilai agama, pengembangan sosial emosional dan kemandirian.
Copyright (c) 2026 Wirdatul Aini (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLITIK SPASIAL LAUT DAN TRANSISI ENERGI DI BANGKA BELITUNG
Ruang laut Kepulauan Bangka Belitung telah menjadi arena yang diperebutkan di mana penambangan timah, perikanan, konservasi, pariwisata, infrastruktur kelautan, dan proyek transisi energi saling bersinggungan. Artikel ini mengkaji bagaimana politik spasial kelautan diorganisasikan melalui RZWP3K tingkat provinsi, instrumen pemerintah pusat, inisiatif lingkungan lokal, dan wacana yang muncul tentang proyek energi Pulau Gelasa/Kelasa. Dengan menggunakan analisis dokumen kualitatif dan tinjauan pustaka terstruktur, studi ini mengkaji peraturan regional, dokumen hukum nasional, laporan resmi, studi yang ditinjau sejawat, dan media lingkungan yang kredibel. Analisis menunjukkan bahwa RZWP3K memberikan kepastian spasial formal tetapi tidak secara otomatis menyelesaikan konflik karena zona ekonomi, kawasan konservasi, jalur navigasi, koridor migrasi, dan mata pencaharian nelayan sering tumpang tindih. Instrumen terpusat seperti KKPRL, dekrit konservasi, penangkapan ikan terukur, dan evaluasi lokasi nuklir meningkatkan integrasi regulasi sekaligus berpotensi menjauhkan pengambilan keputusan dari masyarakat pesisir. Kasus Gelasa/Kelasa menunjukkan bahwa transisi energi berbasis kelautan tidak boleh hanya dianggap sebagai proyek teknologi, tetapi sebagai masalah keadilan spasial yang melibatkan keselamatan, perlindungan ekosistem, legitimasi publik, dan manfaat lokal yang adil.
Copyright (c) 2026 Hosea Alfandi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KESETARAAN GENDER DALAM POLITIK LOKAL DI SUMATERA BARAT: ANALISIS REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KONTEKS MASYARAKAT MINANGKABAU MATRILINEAL DI ERA POLITIK KONTEMPORER
Representasi politik perempuan di Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan capaian yang relatif rendah meskipun masyarakat Minangkabau dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi penting dalam kehidupan adat. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kedudukan perempuan dalam struktur budaya dengan keterlibatannya dalam politik formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan melihat hubungan antara sistem matrilineal, mekanisme rekrutmen partai politik, dan dinamika politik elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui analisis literatur ilmiah, dokumen resmi, dan data hasil pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem matrilineal belum mampu meningkatkan representasi politik perempuan secara signifikan karena proses politik lebih dipengaruhi oleh pola rekrutmen partai, modal politik, jaringan sosial, serta persaingan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan di Sumatera Barat lebih dipengaruhi oleh faktor struktural politik dibandingkan kedudukan perempuan dalam sistem adat Minangkabau.
Copyright (c) 2026 Frans Tory Damara Pradipta (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGGUNAAN KUESIONER SEBAGAI BAHANMELAKUKAN TINDAKAN YANG TEPAT UNTUK MENYELESAIKANPERMASALAHAN PENDIDIK DI SMP NEGERI 1 KRUCIL
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan implementasi metode model dua siklus yang diterapkan oleh Guru di SMP Negeri 1 Krucil dalam sistem pengajaran di sekolah. Hal ini dilakukan mengingat indeks kualitas peserta didik di sekolah semakin menurun oleh rendahnya SDM masyarakat sekitar. Metode dua siklus diharapkan mampu meningkatkan minat belajar peserta didik serta hasil belajar di sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kepengawasan yang dilakukan dalam 2 (dua) siklus yang masing-masing berisikan perencanaan, penerapan, observasi/evaluasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan angket/kuesioner. Kuesioner siklus I menggunakan model kuesioner berskala kategori sedang siklus II menggunakan kuesioner terstruktur. Pemilihan masalah kuesioner dikaitkan dengan 4 dimensi kompetensi kepala sekolah yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan dan supervisi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian pada siklus pertama menunjukkan, bahwa terdapat masalah yang harus diselesaikan dengan pemberian informasi, ada masalah yang akan diselesaikan dengan pembuatan program untuk tindak lanjutnya, ada kegiatan yang perlu dipertahankan tetapi ada pula masalah yang harus diperdalam melalui siklus kedua. Setelah siklus kedua, semua permasalahan telah mendapat jawaban untuk ditindak lanjuti kepala sekolah.
Copyright (c) 2026 Akh. Arief Hermawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada peserta didik kelas VII SMP Islam Abd. Wahid Pajarakan Kulon, Kabupaten Probolinggo. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penanaman nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan mampu menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas 16 peserta didik kelas VII dan 11 tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKn telah terlaksana dengan baik melalui pembiasaan sikap toleransi, kerja sama, kebebasan berpendapat, dan sikap saling menghormati. Nilai toleransi diwujudkan melalui kegiatan doa bersama, pembinaan sikap spiritual, dan saling membantu antarpeserta didik. Nilai kerja sama diterapkan melalui kegiatan piket kelas, kerja kelompok, dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Kebebasan berpendapat diwujudkan melalui diskusi kelas, musyawarah, pemilihan ketua kelas, dan kesempatan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Sikap menghormati orang lain ditanamkan melalui budaya mengangkat tangan sebelum berbicara, menghargai perbedaan pendapat, serta memperlakukan seluruh peserta didik secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial. Faktor pendukung implementasi meliputi kurikulum, keteladanan guru, dan budaya sekolah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, dan perbedaan karakter peserta didik. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui variasi metode pembelajaran, optimalisasi fasilitas, komunikasi yang efektif, serta pembinaan karakter secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Ririn Eka , Abdul Basit (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGEMBANGAN PRODUK OLAHAN IKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA NELAYAN DESA TAMBAK CEMANDI KABUPATEN SIDOARJO
Kearifan lokal masyarakat pesisir merupakan salah satu potensi dalam menunjang keberlangsungan hidup ditengah keterbatasan modal dan peralatan melaut. Kearifan lokal salah satunya dari sumber daya alam merupakan potensi yang mampu menunjang peningkatan ekonomi Nelayan. Pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengelolaan hasil ikan menjadi produk olahan adalah salah satu upaya masyarakat nelayan mengembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal. Selain potensi alam dalam hal sosial budaya yakni tradisi petik laut dan pengetahuan kalender musim ikan juga merupakan bentuk kearifan lokal nelayan Desa Tambak Cemandi yang digunakan untuk memaksimalkan produktivitas hasil laut. Faktor eksternal tersebut juga mendorong eksistensi produk lokal bisa terus dikembangkan dan diproduksi terutama manajemen pengolahan hasil laut menjadi produk olahan dari para keluarga nelayan. Manajemen yang dikembangkan melalui upaya pembentukan UMKM dengan menggunakan analisa SWOT untuk mengembangkan produk lokal. Hasil olahan tersebut seperti krupuk ikan tengiri, ikan asap, petis ikan dan ikan kering. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tetap bertahannya produktivitas lokal masyarakat nelayan Desa Tambak Cemandi dikarenakan manajemen yang dilaksanakan menggunakan sistem kerja yang terintegrasi meski sangat sederhana dan tradisional. Upaya yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perbaikan untuk membangun UMKM melalui partisipasi keluarga nelayan yang saat ini dipertahankan sehingga produk lokal menjadi ciri khas daerah. Manajemen pengelolaan hasil laut yang terintegrasi tersebut mampu meningkatkan perekonomian nelayan di dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Copyright (c) 2026 Nourma (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN MARITIM BERKELANJUTAN MELALUI LARANGAN PENGGUNAAN CANTRANG
Poros maritim yaitu adanya suatu gagasan, strategis, terobosan baru yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Visi inilah yang menjadi intisari program era pemerintahan Presiden Jokowi pertama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun demikian, visi ini bukan dapat diwujudkan tanpa tantangan. Di struktural, muncul tantangan yakni nelayan yang masih belum terbiasa dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nelayan kesulitan menemukan alat tangkap alternatif cantrang dan beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Implementasi kebijakan yang menuai pro dan kontra, membuat hal tersebut perlu dijelaskan terkait bagaimana implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2017 dapat mencerminkan pembangunan maritim berkelanjutan dengan melarang nelayan Desa Tongas Kabupaten Probolinggo menggunakan cantrang. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017 menjadi momen penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kebijakan anti-alat tangkap yang tidak berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi TPB 2017, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya adalah melalui komunikasi, disposisi, sumber daya dan sturuktur birokrasi maka dapat disimpulkan bahwa dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo telah menyampaikan sosialisasi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Probolinggo meskipun dampaknya secara kuantitatif belum terukur jelas. Disposisi dalam penelitian maka diharapkan seluruh lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan pihak-pihak yang terkait harus saling merangkul secara kolaboratif menggunakan alat yang lebih ramah lingkungan meskipun penolakan masih terjadi.
Copyright (c) 2026 Muhammad Yunus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KOTA PROBOLINGGO
Penelitian ini dilakukan atas dasar keberadaan pasar modern akhir-akhir ini menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup yang berkembang di masyarakat. Minimarket,Supermarket, Hypermarket sangat mudah dijumpai di sekitar tempat tinggal kita. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya, namun dibalik kesenangan tersebut ternyata membuat peritel kelas menengah dan bawah banyak yang mengeluh. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dalam Perda Nomor. 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Probolinggo dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam penataan pasar tradisional dan modern di Kota Probolinggo, telah melalui serangkaian proses oleh Badan Perizinan. Serangkaian proses dan faktor yang menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan oleh Badan Perizinan adalah meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi/pelaksana, struktur birokrasi dan kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yaitu keinginan masyarakat untuk mendirikan minimarket sangat tinggi, Badan Perizinan tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengatur secara lebih lanjut keberadaan usaha minimarket, ketidaksesuaian perda dengan kenyataan di lapangan, dan hambatan dalam internal yaitu menyatukan budaya kerja, mengumpulkan dan memahami peraturan dan membuat sistem administrasi.
Copyright (c) 2026 Veronica Sri A N, Verto Septiandika (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STRATEGI PERENCANAAN PROGRAM KOPERASI DESA MERAH PUTIH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KEDUNGSARI KECAMATAN MARON KABUPATEN PROBOLINGGO
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kesenjangan ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Kedungsari, yang dicirikan oleh keterbatasan akses modal, rendahnya posisi tawar petani, dan lemahnya kelembagaan ekonomi lokal. Program Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi perencanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedungsari serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah model perencanaan strategis Bryson (2011), konsep perencanaan Terry (2006) dan Siagian (2014), serta analisis SWOT Rangkuti (2016) yang diintegrasikan dengan prinsip good governance UNDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kedungsari dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat secara partisipatif melalui musyawarah desa; (2) penetapan tujuan dan sasaran program yang terukur; (3) alokasi sumber daya manusia, finansial, dan material; serta (4) penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berjenjang. Analisis SWOT mengungkap kekuatan utama berupa dukungan regulasi yang kuat, komitmen pemerintah desa, potensi sumber daya pertanian, dan modal sosial gotong royong masyarakat. Peluang eksternal yang tersedia meliputi dukungan kebijakan nasional, Dana Desa, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya permintaan produk lokal. Di sisi lain, kelemahan yang ditemukan meliputi rendahnya kapasitas SDM pengelola, keterbatasan modal awal, rendahnya literasi keuangan anggota, dan lemahnya sistem administrasi. Ancaman yang perlu diantisipasi antara lain persaingan dengan rentenir, fluktuasi harga komoditas, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, dan rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat. Faktor pendukung pelaksanaan meliputi kepemimpinan transformatif kepala desa, modal sosial masyarakat, dan dukungan kebijakan pemerintah, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas SDM dan modal serta warisan skeptisisme masyarakat terhadap lembaga koperasi.
Copyright (c) 2026 Andhi Rahmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENCATATAN ADMINISTRASI KELURAHAN SECARA EFISIEN DALAM PARADIGMA SAINTIFIK MANAJEMEN
Kota Probolinggo Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan kewenangan di bawah Departemen Dalam Negeri. Di dalamnya diatur apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di mana catatan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan mengelola baik di tingkat penyelenggara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian untuk mengukur kinerja pencatatan administrasi kelurahan menggunakan paradigma saintifik manajemen Taylorism. Pendekatan Saintifik Taylorism dipilih karena masih sedikit implementasi sistem manajemen administrasi ini diterapkan di lapangan utamanya dalam ranah administrasi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif yang memanfaatkan wawancara mendalam pada stakeholder dan pengguna layanan administrasi publik di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih enam bulan ini menghasilkan temuan yakni seluruh petugas dalam kelurahan ketapang sudah memenuhi standart dalam melakukan tugas dan standar pelaksanaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Studi, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta prinsip pengelolaan layanan publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kekurangan fundamental terletak pada kapasitas server yang sering terganggu apabila terjadi penginputan data secara bersamaan secara nasional dan gangguan lainnya yang sering terjadi sewaktu-sewaktu.
Copyright (c) 2026 Mia Fitrianti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PARADIGMA NEW PUBLIC MANAGEMENT SEBAGAI PENDEKATAN PEMERINTAHAN JOKOWI DALAM MENANGANI MASALAH BBM MELALUI PERTAMINA
Istilah NPM pada awalnya dikenalkan di Eropa seperti di Inggris, New Zealand, bahkan di Amerika dan Kanada pada tahun 1980-an dan 1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik tradisional. Konsep OPA perlahan tergantikan dengan konsep NPM yang mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik dapat manghasilkan produk barang dan jasa dengan kualitas lebih baik. Diadopsinya pendekatan NPM oleh pemerintah di sektor BBM melalui Pertamina tentu bertujuan untuk meningkatkan perubahan perilaku pemerintah agar lebih efektif dan efisien dengan muara akhir adanya pelayanan yang mumpuni bagi masyarakat. Mekanisme pasar yang dianut dengan koreksi harga pertiga bulan, ragam pilihan BBM, privatisasi dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta dan perorangan dalam kerjasama SPBU, pemupukan persaingan bagi pemain lokal dan persaingan dengan asing hingga manajemen yang dikelola secara profesional, bermuara pada output, sistem yang terdesentralisasi, telah terbukti menunjukkan bahwasanya pemerintah melalui Pertamina telah melakukan pelayanan dengan baik.
Copyright (c) 2026 Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
EVALUASI PENERAPAN SIAKEL (SISTEM INFORMASIADMINISTRASI KELURAHAN) SEBAGAI UPAYAPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan Electronic Government (E-Government) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Probolinggo adalah melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan (SIAKEL) berdasarkan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan. Sistem ini dirancang untuk mengubah proses administrasi dan pengarsipan konvensional menjadi terkomputerisasi sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SIAKEL di Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparatur kelurahan sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAKEL di Kelurahan Kanigaran telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sistem ini memudahkan aparatur kelurahan dalam pengelolaan arsip, pencarian data, serta penyediaan layanan administrasi kepada masyarakat secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, SIAKEL turut meningkatkan efektivitas kerja dan tertib administrasi di lingkungan kelurahan. Namun demikian, implementasi sistem masih menghadapi beberapa kendala, terutama gangguan teknis pada aplikasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, serta dukungan anggaran yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIAKEL telah mendukung implementasi E-Government di Kelurahan Kanigaran dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek teknis, sumber daya, dan dukungan anggaran untuk mengoptimalkan keberlanjutan sistem.
FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Sebagai badan legislatif DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan perundangan daerah. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan tata tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa atas rancangan peraturan daerah. Akan tetapi berbagai kendala menyebabkan hak prakarsa tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD. Timbul suatu gejala yang menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten Nunukan belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi legislasi dalam penggunaan inisiatif atau prakarsa dewan yang merupakan salah satu hak dewan untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan peraturan daerah.Permasalahan yang timbul adalah dominasi penyampaian rancangan peraturan daerah itu berasal dari pihak eksekutif. Padahal seperti diketahui pasal 207 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Tetapi dalam pengamatan penulis yang terjadi adalah dominasi pihak eksekutif lebih besar daripada pihak legislatif dalam pembuatan peraturan daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah rancangan peraturan daerah itu didominasi atau selalu berasal dari eksekutif.
IMPLEMENTASI PPA-PKH DI KABUPATENPROBOLINGGO 2013: Penarikan Pekerja Anak keSekolah Formal
Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Im- plementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Masalah eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak bekerja lebih dari 7 jam per hari. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-anak.
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTAPROBOLINGGO DALAM PENGELOLAAN SAMPAHORGANIK
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo dalam pengelolaan sampah organik. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari kegiatan ekonomi yang berdampak negatif pada permasalahan lingkungan yang disebabkan dengan munculnya sampah. Jika pengelolaannya buruk dan tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan pencemaran dan menjadi ancaman bagi kesehatan. Sampah- sampah yang tidak berguna ini dikelola dengan sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penulis melakukan observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dimana obyek penelitian tersebut berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Ungup- Ungup Kota Probolinggo.
PERAN RADIO SUARA KOTA PROBOLINGGO DALAM PEMBANGUNAN MENTAL DAN SPIRITUAL
Informasi dan komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan informasi orang selain akan menambah pengetahuan juga akan lebih mudah menentukan sikap dan perilakunya. Dalam penyampaian informasi bisa dilakukan secara lisan maupun melalui media. Salah satunya adalah radio yang merupakan salah satu bentuk dari media massa.Salah satu radio yang ada di Kota Probolinggo adalah Radio Suara Kota Probolinggo (RSKP) yang memiliki nilai strategis dan urgensitas tinggi, baik kepentingan keagamaan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Sasaran sebagai sarana pembinaan mental spiritual. Salah satu cara pembinaan mental dan spiritual di radio adalah melalui dakwah.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Radio Suara Kota Probolinggo dalam pembangunan mental dan spiritual masyarakat Kota Probolinggo dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penyebarluasan informasi masyarakat untuk pembangunan mental spiritual di Radio Suara Kota Probolinggo
KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN DALAM RANGKA PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kota Probolinggo dan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Wilayah Kecamatan Kademangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian adalah efektivitas yang terdiri dari komponen input, throughput, dan output. Informan pada penelitian ini adalah Staff UPTD DPPKAD di Kademangan serta perangkat Kelurahan dan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, komponen input belum efektif, sedangkan komponen throughput dapat dikatakan efektif, dan komponen output belum efektif. Adapun faktor penghambat yang dihadapi antara lain kurang pahamnya masyarakat terhadap arti pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SRIKANDI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI dalam meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan aplikasi SRIKANDI sebagai bentuk digitalisasi administrasi pemerintahan dalam mendukung efektivitas pelayanan publik, khususnya pada proses pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas organisasi secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan aplikasi SRIKANDI mempermudah proses pengelolaan surat menyurat, disposisi, arsip digital, serta koordinasi antar bidang secara lebih cepat dan terintegrasi. Selain itu, penerapan aplikasi ini juga memberikan kemudahan dalam proses administrasi, ketepatan pelayanan, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan pembinaan dan pengawasan karena proses kerja menjadi lebih tertata, terdokumentasi dengan baik, dan mudah diakses oleh pegawai yang berkepentingan. Faktor pendukung implementasi E-Government melalui aplikasi SRIKANDI di Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo meliputi adanya komitmen pimpinan, sumber daya manusia yang mendukung, serta sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keberlangsungan sistem digital pemerintahan. Dengan demikian, aplikasi SRIKANDI berperan penting dalam mendukung transformasi digital pelayanan administrasi pemerintah daerah.
Copyright (c) 2026 Abduh Fawwaz Irsyad Utoyo, Renny Candradewi Puspitarini , Mastina Maksin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Power Amidst the Ruins: Indonesia’s Earthquake Aid as Realist Statecraft
Abstract Indonesia’s vigorous humanitarian response to the February 2023 Türkiye–Syria earthquake offers a critical case to examine whether ostensibly altruistic aid can serve power-political ends. This study analyzes Indonesia’s aid through a classical realist lens, drawing on Hans Morgenthau’s concept of national interest defined in terms of power. We employ a qualitative single-case design treating Indonesia’s response as a “least likely” case for realism, operationalizing concepts of prestige politics, reciprocal alliance investment, and security-oriented influence projection. Our findings reveal that Indonesia’s relief mission – its largest ever overseas operation – functioned not only as compassionate assistance but also as an instrument of statecraft. Evidence of prestige-seeking (high-profile deployment of military assets and personnel), alliance reciprocity (references to Turkey’s past aid to Indonesia), and influence projection (strengthening strategic ties with Turkey) indicates that national interest shaped the aid effort. An anomaly emerged in aid to Syria, which yielded no obvious strategic return, highlighting the limits of a pure power explanation. The discussion interprets these results through classical realism, arguing that Indonesia’s aid was interest-driven at its core. Counterarguments from constructivism, liberalism, and bureaucratic politics are considered, but the overall thesis holds that even in humanitarian endeavors, Indonesia pursued power and prestige. This case extends the domain of classical realism into the realm of “low politics,” demonstrating that realist logic of interest can undergird humanitarian actions. The paper concludes by drawing implications for realist theory and policy, suggesting the institutionalization of “strategic humanitarianism” as a foreign policy tool, while acknowledging the ethical and practical balance required between genuine compassion and national interest.
Copyright (c) 2026 Ilham Dary Athallah, Hayara Khairia, Tsabita Husna, Nadine Rizqi Auliya, Nadhifa Salma Salsabilla (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0